this is my blog

KEBIASAAN JAM KARET OLEH PELAKU BISNIS DAN PEJABAT PUBLIK

2008-08-16T10:54:00.002+07:00

Pengantar

Jam karet adalah suatu istilah yang akrab di telinga orang Indonesia. Jam karet merupakan istilah yang merujuk kepada konsep "elastisitas" waktu, di mana sebuah waktu yang telah ditentukan bukan merupakan sesuatu yang pasti, melainkan sesuatu yang dapat dapat diundur (dianalogikan dengan direnggangkan seperti karet) sehingga lebih bersifat sebagai penanda suatu jangka masa yang berkisar pada waktu tersebut.jam karet seperti sudah menjadi budaya di Indonesia. Janjian rapat, arisan, kerja kelompok, dan pertemuan-pertemuan lainnya tidak lengkap rasanya jika tidak ada oknum-oknum yang melakukan jam karet ini.

Entah darimana asalnya kebiasan jam karet menjadi salah satu ciri khas orang Indonesia. Ada beberapa faktor yang mungkin menjadi pendukung terjadinya kebiasaan ini di Indonesia. Pertama, mungkin karena keadaan alam Indonesia yang beriklim tropis dengan tanah yang subur dan kekayaan alam yang melimpah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pemalas, yang dengan mudah mendapatkan apa yang diinginkan (teringat lagu koes plus ” orang bilang tanah kita tanah surga..tongkat kayu dan batu jadi tanaman.. ”dan seterusnya). Sehingga sikap santai, tenang, dan tentram menjadi tabiat bangsa ini yang kemudian melahirkan kebiasaan jam karet. Kedua, bangsa kita dulunya juga dikenal sebagai bangsa yang ramah dan sangat tolerir, sehingga dengan mudahnya memaafkan keterlambatan seseorang. Namun kedua alasan tersebut sepertinya tidak bisa lagi menjadi alasan bagi manusia zaman sekarang. Saat ini alam Indonesia juga sudah menjadi alam yang keras di mana terjadi kompetisi yang ketat di berbagai aspek kehidupan. Begitu pula keramahan dan toleransi masyarakat Indonesia saat ini dipertanyakan seiring dengan meningkatnya aksi anarkisme dan kriminalitas yang terjadi.

Sebab

Jika ditinjau dari sudut etika, seseorang yang melakukan jam karet adalah orang yang mementingkan kepentingan sendiri. Ada benturan kepentingan yang terjadi antara kepentingan pribadinya dan kepentingan umum. Orang yang berprilaku jam karet merasa harus menyelesaikan urusannya dahulu sampai tuntas baru memikirkan urusan lainnya yang bersifat umum. Perilaku ini juga erat kaitannya dengan tingkat kedisiplinan seseorang; kesadaran akan pentingnya komitmen yang telah dibuat; dan sikap penghargaan atas waktu yang terus berjalan dan tidak akan tergantikan. Faktor-faktor ini berkaitan erat pula dengan pendidikan yang ditanamkan oleh keluarga sejak kecil. Dalam hal ini teladan dari orang yang lebih tua, ajaran maupun kondisi hubungan antar anggota keluarga berperan dalam pembentukan karakter seorang anak.

Akibat

Jam karet tidak bisa dipungkiri memiliki dampak yang signifikan dalam kehidupan kita. Jadwal-jadwal acara yang menjadi molor pelaksanaanya mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan berikutnya. Seseorang yang terlambat bangun pagi akan berdampak pada terlambat mandi, sarapan, berangkat sekolah dan seterusnya yang akan mengakibatkan hari itu menjadi suatu hari yang kurang sukses bagi dirinya. Kebiasaan jam karet memberikan dampak negatif yang lebih besar lagi jika dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan penting dalam masyarakat atau top management dalam suatu perusahaan. Di koran Suara Merdeka diberitakan pernah terjadi pesawat mundur seperempat jam karena menunggu satu penumpang yang belum datang, padahal penerbangan paling pagi. Tunggu punya tunggu ternyata yang terlambat seorang pejabat publik. Dia berangkat dari rumah tepat pukul 7.40, sesuai jadwal keberangkatan pesawat. Dia berpikir, walau datang terlambat toh pesawatnya pasti akan menunggu, karena dia pejabat pelayan publik. Tidak dapat dibayangkan jika seorang bussinessman yang gagal memenangkan suatu tender bernilai miliaran rupiah hanya karena kebiasaan jam karetnya yang tidak dapat ditolerir mitra bisnisnya yang berasal dari luar negeri yang tidak mengerti budaya yang satu ini. Semakin tinggi jabatan/ tanggung jawab yang diemban seseorang, semakin besar pula dampak yang akan terjadi jika orang tersebut memiliki kebiasaan jam karet.

Kondisi

Meskipun pada dasarnya semua orang harus waspada terhadap perilaku jam karet, pejabat publik dan pelaku bisnis merupakan orang-orang yang harus memiliki kewaspadaan yang lebih terhadap perilaku ini. Sebagai orang yang memiliki suatu tanggung jawab kepada publik atas pelayanan publik yang diberikan instansinya, pejabat publik, aparat pemerintahan atau yang sejenisnya seharusnya benar-benar menjaga tingkah lakunya dari kebiasaan jam karet. Apa jadinya jika polisi lalulintas terlambat datang ke suatu titik kemacetan untuk segera mengatur lalulalang kendaraan yang melewati titik tersebut? Apa jadinya pula jika pemadam kebakaran datang terlambat sehingga rumah-rumah sudah duluan hangus terbakar?

Begitu juga yang terjadi kepada para pelaku bisnis. Bussinessman kita yang bermitra dengan pebisnis dari mancanegara terutama Jepang dan Eropa pasti sudah paham mengenai arti pentingnya tepat waktu. Pebisnis yang berasal dari luar negeri sering mengeluhkan budaya orang Indonesia yang jam karet baik itu di saat meeting, maupun pada saat pengiriman order barang pesanan ke luar negeri. Pengiriman pesanan baju musim dingin yang terlambat sehingga tiba di negara tujuan ketika menjelang musim semi menjadi salah satu contoh jam karet yang dilakukan pebisnis kita. Mereka yang merasa dirugikan akhirnya membatalkan kontraknya yang mengakibatkan kerugian di pihak pebisnis dalam negeri.

Mungkin kasus yang saya sampaikan di atas terlalu ekstrim. Mungkin kita merasa tidak mengapa seorang pejabat publik atau pebisnis yang sedang tidak dalam kondisi ekstrim melakukan jam karet. Tapi menurut saya, tetaplah sikap tidak komitmen terhadap waktu merupakan sikap yang tidak terpuji,dan merupakan pelanggaran etika yang pastinya akan menghasilkan dampak walau sekecil apapun. Perilaku jam karet merupakan salah satu bentuk sikap sepele yang mengajarkan kita untuk tidak jujur, tidak disiplin, dan korupsi waktu yang pada gilirannya nanti akan menjelma menjadi budaya korupsi kelas kakap yang membahayakan bangsa dan negara. Bahkan disinyalir budaya jam karet ini merupakan salah satu budaya yang menghambat kemajuan bangsa dan negara.

Di beberapa milis hangat didiskusikan bagaimana perkembangan pembangunan yang terjadi di Indonesia dibandingkan dengan Vietnam. Indonesia dinilai mengalami hambatan dalam pembangunannya salah satunya dikarenakan budaya jam karet. Berbeda dengan Vietnam, masyarakat Vietnam dinilai memiliki semangat kerja dan gairah hidup yang tinggi yang menyebabkan pembangunannya berkembang lebih pesat dibandingkan Indonesia. Investasi asing disambut tidak hanya dengan ucapan manis dan janji muluk, tapi dengan tindakan nyata. Contoh yang sering disebut-sebut akhir-akhir ini adalah kasus investasi perusahaan elektronik Intel Corp. Rencana orisinalnya, ia akan membangun pabrik chip dengan fasilitas uji coba di lokasi seluas 13.500 meter persegi dengan investasi 300 juta dolar AS. Namun, setelah terkesan oleh lingkungan investasi yang kondusif, Intel Corp mengumumkan akan melipatgandakan investasinya itu menjadi sekitar satu miliar dolar AS. Dan lokasinya di luar kota Ho Chi Minh diperluas menjadi 45 ribu meter persegi. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia di mana raksasa elektronik Sony corp menutup pabrikannya yang ada di Indonesia dan memfokuskan investasinya ke negara lain yang mengakibatkan PHK.

Rekomendasi

Jam karet sepertinya sudah menjadi kebiasaan buruk yang mengakar di masyarakat Indonesia. Tetapi kita tidak boleh pesimis untuk melenyapkannya dari watak bangsa ini.

Melihat kebiasaan jam karet yang tidak indah seperti di atas, tampaknya perlu dicarikan solusinya sehingga kebiasaan buruk ini dapat diminimalisasi. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan:

Pertama, adanya contoh dari pimpinan. Tak ada yang meragukan, pimpinan yang datang tepat waktu akan banyak pengaruhnya terhadap penampilan bawahannya. Teori pertama, peneladanan. Pimpinan yang baik, yang bekerja keras dan simbol dari keberhasilan, kemungkinan akan memacu bawahannya untuk meniru gaya bekerjanya. Anak buah dari pimpinan yang demikian akan sukarela datang tepat waktu. Teori kedua, kerikuhan atau keseganan. Kalaupun bukan karena meneladani, pimpinan yang datang tepat waktu akan membuat anak buah tidak enak hati bila mereka berlambat-lambat. Sayangnya, sangat sedikit pimpinan yang mau datang tepat waktu, terlebih bila datang sebelum karyawan/bawahannya datang.

Kedua, menekankan pentingnya pelayanan. Kepada para pegawai sebaiknya ditekankan pentingnya pelayanan terhadap orang lain atau pengguna jasa. Mereka harus meletakkan dan mematok ukuran keberhasilan pekerjaan dari sejauhmana mereka mampu memberi pelayanan terhadap pengguna jasa. Salah satu syarat yang patut dipenuhi untuk memberikan pelayanan terbaik adalah datang tepat waktu. Dengan datang sesuai jadwal dan rencana, seorang pegawai akan siap ketika orang membutuhkan servisnya.

Ketiga, memberikan imbalan yang cukup. Sudah sepatutnya bila pegawai yang dipromosikan atau digaji lebih besar dikarenakan kualitas pekerjaannya yang baik, di antaranya diukur dari disiplin waktu. Orang yang suka tepat waktu dan kualitas pekerjaannya baik, tentu berhak mendapatkan gaji ataupun promosi yang lebih tinggi.

Keempat, adanya kontrol dari lembaga maupun konsumen. Bisa jadi seseorang merasa telah memberi pelayanan yang terbaik untuk para pengguna jasanya. Tapi kalau benar-benar ingin memberikan pelayanan yang prima (excellent), hendaknya ia membuka diri untuk mendapat umpan balik, kritik, saran dan usulan dari orang-orang di lembaganya maupun konsumen atau pengguna jasanya.

Demikian empat solusi terhadap perkara jam karet yang memang sering menjengkelkan kita. Semoga hal itu bisa memberikan manfaat bagi kehidupan kita dalam berbisnis, berkerja, bermasyarakat dan bernegara.

Harapan pasti masih ada. Walaupun mungkin kita tidak bisa mengubah secara revolusioner, tahapan-tahapan ke arah perbaikan mesti dilaksanakan. Setidaknya generasi penerus kita tidak lagi mengikuti teladan buruk pendahulunya berupa kebiasaan jam karet.

PROSEDUR PELAPORAN DAU DAN DAK KE MENTERI KEUANGAN

2008-08-14T16:31:00.000+07:00

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Provinsi

2. Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dana Alokasi Umum setiap tahun ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden. Setiap provinsi/kabupaten/kota menerima DAU dengan besaran yang tidak sama, dan ini diatur secara mendetail dalam Peraturan Pemerintah. Besaran DAU dihitung menggunakan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk dan luas wilayah.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK termasuk Dana Perimbangan, di samping Dana Alokasi Umum (DAU).

Prosedur pelaporan DAU dan DAK ke menteri keuangan dapat dilihat dari bagan di bawah ini.

Setidaknya ada 5 pihak yang berhubungan dalam prosedur ini, yaitu: unit pembukuan, unit perhitungan anggaran, sekretaris daerah, kepala daerah, dan menteri keuangan (DJA). Setelah unit perbendaharaan mengirimkan SPM ke unit pembukuan, dimulailah tahapan-tahapan prosedur ini.

Dimulai dari proses pembukuan oleh unit pembukuan yang menghasilkan laporan; dilanjutkan dengan verifikasi laporan oleh unit perhitungan anggaran. Laporan kemudian diserahkan kepada sekretaris daerah untuk diteliti dan diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada kepala daerah untuk disetujui dan ditandatangani. Kepala Daerah kemudian akan menandatangani Laporan Perhitungan dan mengirimkannya ke Menteri Keuangan u.b. Direktorat Jenderal Anggaran(DJA) sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran DAU dan DAK.

PROSEDUR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KE DPRD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan, terdiri atas

Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain

Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke DPRD ada enam pihak yang memiliki perannya masing-masing. Ada unit pembukuan, unit perhitungan, sekretaris daerah, kepala daerah, unit pengawas ekstern, dan DPRD. Unit Pembukuan akan menerima DS dari Unit Perbendaharaan dan unit organisasi lainnya yang tersebut merupakan bukti pelaksanaan APBD Laporan yang dihasilkan di Unit Pembukuan ada 3 yaitu Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca dan Laporan Aliran Kas. Laporan tersebut pada akhir tahun anggaran disampaikan ke Unit Perhitungan. Unit Perhitungan akan menganalisis LPJ yang diterima dari Unit Pembukuan dan membuat Nota Perhitungan. Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Aliran Kas dan Nota Perhitungan selanjutnya disetujui oleh Kepala Unit Keuangan kemudian dikirim ke Setda. Setda akan meneliti dan menyetujui ke 4 (empat) laporan, memarafnya dan selanjutnya akan dikirim ke Kepala Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban ke Aparat Pengawas Ekstern untuk dilakukan pemeriksaan (audit) atas Laporan Pertanggungjawaban tersebut. Unit Perhitungan melakukan perbaikan Laporan Pertanggungjawaban dan menyusun Nota Tanggapan atas hasil pemeriksaan aparat pengawasan ekstern.

Laporan Pertanggungjawaban yang telah diperbaiki tersebut berikut Nota Tanggapan atas hasil pemeriksaannya disampaikan ke DPRD setelah ditandatangani oleh Kepala Daerah. DPRD melakukan pembahasan atas Laporan Pertanggungjawaban yang diterima dari Kepala Daerah. Laporan Pertanggungjawaban yang telah disetujui dikembalikan ke Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah untuk disahkan dan disiapkan Perda Pertanggungjawaban APBD.